Diskusi Tentang Pemetaan Wilayah Tanah Adat di Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, Oleh HIPMOS & Direktur LSM PERDU, dan Direktur LSM MUNUKWAR.

Isefi blog spot.Com ~ Diskusi antara Pemuda Moskona (HIPMOS) bersama 2 (Dua) LSM dari Manokwari Papua Barat yaitu Direktur LSM PERDU dan Direktur LSM MUNUKWAR di Hotel Alkhafi Bintuni, 08/02/2022.

Melalui diskusi ini Ketua Himpunan Pemuda Moskona (HIPMOS) Piter Masakoda,S.IP meminta kepada Direktur PERDU dan Direktur MUNUKWAR harus bekerja sama dengan LSM PANA PAPUA untuk bekerja sama melindungi hak-hak Masyarakat Adat meliputi Hutan Adat, Tanah Adat, dan Sungai Adat, agar perusahaan-perusahaa  Ilegal tidak boleh masuk sembarangan merusak hak-hak Masyarakat Adat di Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,. Kata Piter kepada media Isefi blog spot. Com. 

 (IBSC) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Siap Siap, Masyarat Adat Moskona-Bintuni Akan Menggelar Festival Hutan Adat I Se Tanah Papua di Bulan Oktober 2024

Gambar
Masyarakat adat Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni akan mengadakan Festival Hutan Adat I se Tanah Papua. Festival ini merupakan ajang untuk pertama kalinya di gelar di Tanah Papua.   Kami akan menyelenggarakan Festival Hutan Adat I se tanah Papua di Distrik Merdey dan Distrik Masyeta Kabupaten Teluk Bintuni. Festival ini adalah inisiasi masyarakat adat. Festival hutan adat akan mempromosikan pentingnya menjaga lingkungan yang ada di wilayah adat marga khususnya Komunitas Marga Ogoney, Marga Masakoda, Marga Yen dan Marga Yec di Suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Harapa dari festival ini agar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melihat beradaan masyarakat hukum adat di tanah Papua secara umum dan lebih khususnya di Kabupaten Teluk bintuni. Ujar Piter Masakoda selaku Ketua Panitia Festival Adapun tujuan utama festival hutan adat ini adalah pertama, memfasilitasi parapihak yang berkepentingna untuk melakukan deklarasi perlindungan tempat penting masyarakat adta dan
Baca selengkapnya

Yang berhak menduduki jabatan Sekda Kabupaten Teluk Bintuni harus orang asli 7 suku dan OAP lainya.

Gambar
Isefmeswi.com~ Tokoh Pemuda Distrik Merdey dan Biscoop Ayub Esnam,S.IP mebuka suara menyangkut isu yang beredar bahwa yang nanti menduduki Jabatan Sekda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Non OAP atau Pendatan. Hal ini Ayub Esnam mengungkap bahwa yang berhak menduduki Jabatan Sekda di Kabupaten Teluk Bintuni adalah orang asli 7 (tujuh) Suku atau OAP lainnya. Hargailah otonomi khusus, karena otonomi khusus Papua dan Papua Barat sudah mengatur dan mengatakan bahwa Orang Papua harus jadi tuan di negerinya sendiri, maka dengan itu jabatan Sekda di Kabupaten Teluk Bintuni yang berhak menduduki adalah orang asli 7 suku dan OAP lain, kata Ayub Esnam pada saat dihubungi oleh media isefmeswi.Com Dan lanjut Ayub Esnam mengatakan bahwa orang pendatan tidak berhak menduduki jabatan tinggi di tanah West Papua, pertanyaan Ayub apakah ada orang Papua yang menduduki jabatan tinggi di tanah Jawa, Sulawesi, Ambon, NTT, kalimantan dll, kalau memang ada saya minta buktinya, satau saya atau selama ini saya iku
Baca selengkapnya

Ayub Esnam, Pemerintah Pusat Menyebut KKB/ OPM Sebagai Teroris itu Bukan Solusi Untuk Menyelesaikan Persoalan Papua.

Gambar
                Foto Grafer Isefi.blog spot.com Isefi.blog spot.com~ Tokoh Pemuda asal suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Ayub Esnam menangapi soal Pemerintah Pusat labeli KKB/OPM teroris, menurut Ayub, Pemerintah Pusat labeli KKB/OPM adalah teroris itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua, Pemerintah Pusat harus mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua seperti dialog, Pemerintah Pusat (Pempus) harus membuka dialog anatar Papua - Jakarta dan menghadirkan semua Aktivis dan Pejuang Papua Merdeka duduk sama-sama berdialog agar Aktivis dan Pejuang Papua Merdeka menyampaikan apa yang Warga Papua inginkan selama ini kepada Pemerintah Pusat, ujar Ayub Esnam kepada media Isefi.blogspot.com di kediamannya. Lanjut Ayub, Pemerintah Pusat tidak boleh droup pasuka TNI dan POLRI ke Papua, dengan adanya  pasukan TNI dan POLRI ke Papua maka membuat Warga Sipil atau Masyarakat setempat menjadi ketakutan akhirnya mengungsi ke hutan
Baca selengkapnya